BANDUNG | REALITAJABAR — Sebanyak 66 sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA di Jawa Barat ditetapkan sebagai pionir implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya terpadu mencegah perkawinan usia anak dan menciptakan lingkungan sekolah bebas perundungan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, dalam acara Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor Optimalisasi Sekolah Siaga Kependudukan di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Selasa (29/4/2025).
Ke-66 sekolah tersebut berasal dari 16 kabupaten/kota di Jawa Barat dan dipilih sebagai model penerapan program SSK di wilayah masing-masing.
Dalam sambutannya yang mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Siska menyampaikan bahwa pembentukan SSK merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan kependudukan yang melibatkan remaja. Salah satunya adalah pernikahan dini dan kekerasan di lingkungan sekolah.
“Sekolah hari ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang membentuk nilai kehidupan, perencanaan masa depan, pemahaman kesehatan reproduksi, dan pembangunan empati serta relasi sosial yang sehat bagi remaja,” ujar Siska.
Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjutnya, diperlukan sinergi lintas sektor guna membangun ekosistem sekolah yang inklusif, aman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Kita tidak hanya menanamkan pola pikir dan perilaku positif, tetapi juga menciptakan ruang aman agar anak dapat tumbuh secara sosial, emosional, dan intelektual,” tambahnya.
Menurut Siska, tantangan seperti perundungan dan pernikahan anak masih kerap terjadi di Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 50 juta jiwa. Oleh karena itu, SSK diharapkan dapat menjadi garda depan dalam edukasi dan pencegahan dua isu krusial ini.
“Pernikahan anak membawa banyak risiko, seperti putus sekolah, terbatasnya akses pendidikan dan peluang kerja, serta meningkatnya risiko kesehatan reproduksi,” jelasnya.
Siska juga menekankan bahwa perlindungan anak dari pernikahan dini dan perundungan akan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Anak-anak perlu dilindungi hak-haknya agar kelak menjadi generasi emas yang tangguh dan berdaya saing,” tegasnya.
Acara rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan lintas sektor dari berbagai perangkat daerah, komunitas, dan lembaga pendidikan. Narasumber yang hadir antara lain dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, tenaga profesional kesehatan, serta Kepala SMA Kosgoro Kota Bogor, Herman Lasrin, yang mewakili salah satu SSK aktif di Jawa Barat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah V, Lima Faudiamar, serta beberapa Kepala Subbagian Tata Usaha dari wilayah Cadisdik lainnya. (dit/hms)
