Parlementaria

Lemahnya Data Lulusan SMK Jadi Catatan Komisi V DPRD Jabar

×

Lemahnya Data Lulusan SMK Jadi Catatan Komisi V DPRD Jabar

Sebarkan artikel ini

PURWAKARTA | REALITAJABAR – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai lemahnya pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu akar persoalan dalam pengembangan pendidikan vokasi di Jawa Barat. Selama ini, laporan pendidikan dinilai terlalu menonjolkan sisi keberhasilan, sementara data mengenai kondisi riil lulusan pascake lulus masih sangat minim.

Padahal, data komprehensif terkait lulusan—baik yang terserap dunia kerja sesuai kompetensi, bekerja di luar bidang keahlian, berwirausaha, menganggur, maupun melanjutkan pendidikan—sangat penting sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto, S.I.P, saat kunjungan kerja Komisi V DPRD Jabar ke Kabupaten Purwakarta dalam rangka monitoring pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Sukatani, Selasa (27/01/2026).

George mendorong seluruh SMK di Jawa Barat untuk melakukan pendataan alumni secara berkelanjutan dan sistematis. Menurutnya, tanpa basis data yang kuat, pengembangan pendidikan SMK hanya berjalan apa adanya dan sulit diarahkan sesuai kebutuhan nyata dunia kerja.

“Kalau kita tidak tahu penyakitnya, bagaimana kita mau memperbaiki. Kita harus jujur melihat kekurangan, bukan hanya melaporkan keberhasilan,” tegas George.

Ia menambahkan, data lulusan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi penting yang disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain penguatan kurikulum, George juga menyoroti pentingnya dukungan sarana dan prasarana yang modern serta relevan dengan perkembangan industri.

“SMK harus mampu mencetak lulusan yang siap pakai dan selaras dengan kebutuhan dunia industri. Ilmu yang diajarkan dan fasilitas yang tersedia harus benar-benar mendukung dunia kerja,” ujarnya.

George berharap, masukan tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun kebijakan pendidikan vokasi ke depan agar lebih berbasis data, kebutuhan industri, dan kondisi riil di lapangan.

“Ini menjadi catatan penting agar arah pendidikan SMK di Jawa Barat benar-benar menjawab tantangan ketenagakerjaan,” pungkasnya.***