Parlementaria

Komisi V DPRD Jabar Tinjau Progres Pembangunan SMA Negeri 20 Kota Bekasi, Soroti Kendala Anggaran

×

Komisi V DPRD Jabar Tinjau Progres Pembangunan SMA Negeri 20 Kota Bekasi, Soroti Kendala Anggaran

Sebarkan artikel ini

KOTA BEKASI | REALITAJABAR – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung progres pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMA Negeri 20 Kota Bekasi yang hingga kini belum rampung akibat kendala anggaran tahun 2025. Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut rapat kerja, laporan hasil pengawasan Dinas Pendidikan, serta temuan anggota Komisi V di lapangan.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, ke lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 20 Kota Bekasi, Rabu (4/2/2026).

Yomanius mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan kepastian penyelesaian pembangunan sekolah, terutama menjelang tahun ajaran baru.

“Ada laporan dari Dinas Pendidikan dan hasil temuan teman-teman Komisi V bahwa masih terdapat pembangunan yang belum tuntas pada anggaran 2025. Maka menjadi kewajiban kami untuk memantau langsung dan mendapatkan proyeksi penyelesaiannya,” ujar Yomanius.

Ia menegaskan, peninjauan tidak hanya berfokus pada aspek teknis fisik bangunan, tetapi juga pada tingkat kebermanfaatannya bagi peserta didik. Saat ini, daya tampung sekolah masih belum terpenuhi secara optimal.

“Yang terpenting bagi kami, bangunan ini bisa dimanfaatkan siswa dengan nyaman saat tahun ajaran baru. Dari rencana 20 ruang kelas baru, sejauh ini baru 10 ruang yang dapat digunakan, sehingga pemanfaatannya masih bertahap,” jelasnya.

Terkait target penyelesaian, Yomanius menyebut masih menunggu hasil evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan proyeksi sementara, sisa pekerjaan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 15 hingga 20 hari. Namun, ia juga mencatat adanya sejumlah temuan di lapangan, salah satunya terkait fasilitas sanitasi di dalam ruang kelas.

“Temuan yang cukup menjadi perhatian kami adalah toilet di dalam RKB yang belum dilengkapi exhaust vent. Ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan karena bau bisa masuk ke ruang kelas. Orientasi kami tetap satu, yakni kebermanfaatan bangunan bagi siswa,” tegasnya.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Lilis Nurlaila, turut menyoroti progres pembangunan yang dinilai belum sebanding dengan sisa waktu pengerjaan. Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan USB SMA Negeri 20 Kota Bekasi baru mencapai sekitar 72 persen.

“Progresnya baru sekitar 72 persen, sementara waktu penyelesaiannya semakin terbatas. Karena itu diperlukan komitmen semua pihak agar pembangunan bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.

Lilis menjelaskan, keterlambatan pembangunan disebabkan oleh sejumlah kendala, mulai dari keterlambatan awal pekerjaan hingga persoalan sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, akses menuju sekolah yang melintasi lahan milik pihak lain masih memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga.

Ia menambahkan, SMA Negeri 20 Kota Bekasi yang berdiri sejak 2016 hingga kini masih menempati lokasi sewa dengan sistem pembelajaran bergantian. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar, mengingat jumlah siswa mencapai sekitar 700 hingga 750 orang, sementara daya tampung gedung baru baru tersedia 11 ruang kelas.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat lainnya, Irpan Haeroni, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan agar penyelesaian pembangunan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan mengorbankan mutu bangunan.

“Harapannya pembangunan ini bisa segera selesai tanpa mengorbankan kualitas. Tidak ada lagi kendala dengan masyarakat maupun perusahaan sekitar, sehingga siswa bisa belajar dengan lebih nyaman dan semangat,” katanya.

Di lokasi yang sama, Kepala SMA Negeri 20 Kota Bekasi, Sri Suwarsih, menyampaikan bahwa kelanjutan pembangunan gedung sekolah sangat dinantikan oleh seluruh warga sekolah. Ia berharap pembangunan tahap lanjutan dapat kembali dianggarkan pada 2026 agar kapasitas ruang kelas dapat ditambah.

“Kami berharap daya tampung bisa mencukupi sehingga seluruh kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan satu shift. Ini tentu akan berdampak positif terhadap kenyamanan, semangat belajar, dan prestasi siswa,” tutupnya. ***