BANDUNG | REALITAJABAR — Kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat tercatat cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat meminta agar pelaksanaan program MBG di daerah ini diawasi lebih ketat.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, mengungkapkan bahwa hasil kunjungan lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta rendahnya profesionalitas tenaga pengelola di lapangan.
“Banyak SPPG yang tidak berkoordinasi dengan puskesmas atau pemerintah setempat,” ujar Aceng, Rabu (22/10/2025).
Menurut Aceng, tidak sedikit SPPG yang keberadaannya bahkan tidak diketahui oleh perangkat daerah di wilayah masing-masing. Selain itu, banyak tenaga dapur yang belum memiliki kompetensi memasak dalam skala besar, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
“Ini harus dievaluasi dari sisi pengawasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aceng juga menemukan sejumlah pelanggaran terhadap kebijakan penyediaan menu bergizi. Di beberapa sekolah penerima program, menu makanan tidak dilengkapi dengan susu dan buah-buahan, padahal kedua komponen tersebut merupakan bagian penting dari standar gizi MBG.
Selain itu, Aceng menyoroti masih banyak dapur penyedia MBG yang belum memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total 2.131 dapur penyedia MBG di Jawa Barat, hanya 17 dapur yang sudah mengantongi sertifikat SLHS.
“Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem seleksi dapur yang masih didominasi faktor koneksi,” pungkasnya. (dit/hms)
