INDRAMAYU | REALITAJABAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dalam perkara yang belakangan dikaitkan dengan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (7/6/2026).
Menurut Nur Sricahyawijaya, informasi yang beredar di masyarakat terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Bupati Indramayu merupakan bentuk miskomunikasi dan misinformasi atas hasil pertemuan antara mahasiswa dengan pihak Kejati Jabar.
“Yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah perkara telah naik dari penyelidikan umum menjadi penyidikan khusus karena sudah ada hasil perhitungan kerugian negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan khusus tidak berarti telah ada penetapan tersangka.
“Untuk penetapan tersangka itu belum ada. Saat ini masih proses pemanggilan saksi-saksi untuk penyidikan khusus,” katanya.
Nur Sricahyawijaya menambahkan, saksi-saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan akan kembali dipanggil guna melengkapi proses penyidikan khusus.
Selain itu, Kejati Jabar juga membantah adanya penyebutan nama tersangka dalam agenda ekspose atau gelar perkara internal.
“Tidak ada penyebutan siapa-siapa tersangka. Ekspose itu hanya menentukan perkara ditindaklanjuti ke penyidikan khusus,” jelasnya.
Ia memastikan setiap perkembangan penanganan perkara akan disampaikan secara resmi oleh Kejati Jawa Barat melalui keterangan pers.
“Nanti akan ada penyampaian resmi dari Asisten Intelijen ataupun pihak terkait. Jadi belum ada penetapan tersangka saat ini,” tegasnya.
Sebelumnya, isu mengenai status tersangka Wakil Bupati Indramayu ramai diperbincangkan setelah adanya aksi penyampaian aspirasi mahasiswa kepada Kejati Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Indramayu. (dit/)
