BANDUNG, REALITAJABAR — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, keterlibatan rakyat tidak hanya penting untuk transparansi, tetapi juga untuk memastikan bahwa program-program daerah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Ono setelah dilantik sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD untuk masa jabatan 2024-2029. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, pada Rabu, 9 Oktober 2024.
“Selain anggota dewan dan eksekutif, dalam penyusunan APBD, kita harus bersama-sama dengan masyarakat agar seluruh program di Jawa Barat dapat diketahui dan disepakati oleh rakyat,” ungkap Ono.
Saat ditanya mengenai kinerja anggota dewan, Ono menyatakan bahwa hal itu berkaitan dengan demokrasi elektoral yang perlu ditinjau ulang. Ia mengingatkan bahwa pesta demokrasi pemilihan legislatif yang baru saja berlangsung cenderung membutuhkan biaya yang besar. “Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kinerja anggota dewan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.
Ono berharap ke depan, keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan APBD, dapat lebih ditingkatkan, demi menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
