KAB.PANGANDARAN REALITAJABAR — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti masih minimnya dukungan sumber daya manusia serta fasilitas di Satuan Pelaksana (Satpel) UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut terungkap saat Komisi II melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi program tahun anggaran 2025 dan pembahasan rencana kerja tahun 2026, Senin (13/10/2025).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, menuturkan bahwa penguatan infrastruktur manusia menjadi hal yang sangat krusial untuk menunjang kinerja balai. Selain itu, kondisi beberapa bangunan di lingkungan UPTD juga dinilai perlu mendapatkan perhatian dan perawatan menyeluruh.
“Satpel UPTD ini memiliki tiga fungsi utama, yakni brigade perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, mekanisasi pertanian, serta balai sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura,” ujar Lina.
Ia menambahkan, UPTD Padaherang memiliki cakupan wilayah kerja yang luas—mencakup Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar. Karena itu, kebutuhan tenaga kerja di masing-masing bidang harus ditingkatkan agar pelayanan berjalan maksimal.
“Sebagai contoh, di bagian brigade perlindungan tanaman pangan dan hortikultura saat ini hanya ada satu orang petugas yang menangani lima wilayah kerja. Ini tentu tidak ideal,” jelas Lina.
Selain persoalan SDM, Lina juga menyoroti keterbatasan alat servis pertanian yang tersedia. Padahal, UPTD tersebut kerap menerima perbaikan alsintan (alat dan mesin pertanian) milik para petani dari berbagai daerah.
“Komisi II DPRD Jabar akan terus mendorong agar kebutuhan SDM dan peralatan di UPTD ini dapat terpenuhi. Jika dua hal tersebut dioptimalkan, kinerja Balai Mekanisasi Pertanian ke depan akan jauh lebih efektif,” pungkasnya.
