BANDUNG | REALITAJABAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Salah satu fokus utama lembaga legislatif ini adalah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, H. Zulkifly Chaniago, BE, menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD merupakan amanah rakyat yang harus dijaga penggunaannya dengan penuh tanggung jawab.
“Kami di DPRD Jabar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Setiap anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi baru-baru ini.
Komitmen tersebut semakin ditekankan menyusul adanya aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang menuntut penghapusan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Zulkifly menyatakan pihaknya terbuka terhadap evaluasi menyeluruh dan memahami sepenuhnya aspirasi publik.
“Kami siap jika tunjangan perumahan maupun lainnya dievaluasi. Ini penting agar besaran tunjangan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” jelasnya.
Menurut Zulkifly, langkah evaluasi terhadap tunjangan dewan merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa transparansi tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan dalam setiap kebijakan publik.
“Transparansi bukan sekadar jargon. Ia harus nyata dalam setiap kebijakan agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif semakin kuat,” tegasnya.
Zulkifly juga berharap DPRD Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifly menekankan bahwa DPRD Jabar tidak hanya memiliki fungsi legislasi, tetapi juga bertanggung jawab mengawasi penggunaan anggaran agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan.
“Anggaran daerah harus benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
(dit/dbs)
