BANDUNG | REALITAJABAR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (6/11/2026).
Aksi tersebut melibatkan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Teknologi Digital, Universitas Nasional (PASIM), Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), serta ARS University.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah seorang mahasiswi, Ajeng, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperjuangkan aspirasi yang sebelumnya telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah maupun DPRD Jawa Barat.
Menurutnya, mahasiswa akan terus menyuarakan tuntutan hingga mendapatkan tanggapan dan kejelasan dari pihak terkait.
“Kedatangan kami hari ini merupakan bentuk konsistensi dalam menyampaikan aspirasi. Kami ingin tuntutan yang selama ini disuarakan benar-benar didengar dan mendapatkan jawaban,” ujar Ajeng saat diwawancarai di lokasi aksi.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius karena berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
Selain itu, mahasiswa mengkritisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi efektivitas, manfaat bagi masyarakat, serta penggunaan anggaran negara.
Mahasiswa bahkan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang program tersebut dan mempertimbangkan penghentiannya apabila dinilai tidak memberikan manfaat sesuai tujuan yang ditetapkan.
Kritik lainnya diarahkan pada kebijakan sektor pendidikan. Mahasiswa menilai pemerataan pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan tenaga pendidik atau guru.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak pemerintah segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Ajeng menjelaskan, aksi tersebut berada di bawah koordinasi BEM Nusantara yang dipimpin Kamal. Menurutnya, gerakan tersebut melibatkan total 16 BEM, meskipun jumlah mahasiswa yang hadir dalam aksi kali ini baru sekitar setengah dari keseluruhan elemen yang tergabung.
“Kami datang membawa suara dan aspirasi masyarakat. Perjuangan ini tidak akan berhenti selama tuntutan kami belum mendapatkan respons yang jelas,” tegas Ajeng.
Melalui aksi tersebut, BEM Nusantara berharap pemerintah dan para pemangku kebijakan, termasuk DPRD Jawa Barat, memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa. (Frd)
