BANDUNG | REALITAJABAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait peristiwa penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di lingkungan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung.
Dalam pernyataan resminya, Jumat (13/11/2026), Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menegaskan bahwa penurunan foto tersebut bukan merupakan kebijakan ataupun keputusan kelembagaan, melainkan tindakan spontan yang dilakukan oleh sejumlah pihak penyampai aspirasi.
Peristiwa itu terjadi di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis (12/11/2026), setelah lembaga legislatif tersebut menerima aspirasi dari kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat.
Ketua DPRD Jabar menjelaskan, tindakan penurunan foto Wakil Presiden Gibran dilakukan secara spontan oleh para penyampai aspirasi. Dengan demikian, peristiwa tersebut tidak dapat dimaknai sebagai sikap resmi ataupun kebijakan institusi DPRD Jawa Barat.
Terkait pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPRD Jabar menyatakan bahwa sebagai lembaga legislatif, pihaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 55 mengenai penempatan atau pemasangan foto.
DPRD Jawa Barat juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait persoalan tersebut.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mengaitkan tindakan penurunan foto tersebut dengan kebijakan atau keputusan kelembagaan DPRD Jabar tanpa didukung informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam klarifikasinya, DPRD Jabar turut mengingatkan pentingnya memastikan kebenaran setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Meski demikian, DPRD Jawa Barat menegaskan tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dinilai sebagai hal penting yang perlu dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
DPRD Jabar juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keterbukaan, menghormati aspirasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan tugas kelembagaan.
Lembaga legislatif tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat agar menyikapi persoalan ini secara proporsional, mengedepankan komunikasi dan dialog, serta tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Melalui klarifikasi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa penurunan foto Wakil Presiden di lingkungan Gedung DPRD Jabar.
DPRD Jabar memastikan akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Jawa Barat. (dit/)
