BANDUNG | REALITAJABAR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) di Bandung, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Sekretariat DPRD Jawa Barat tersebut menjadi forum dialog strategis dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara legislatif dan media.
Dalam paparannya, Iswara menjelaskan bahwa DPRD memiliki berbagai skema interaksi dengan masyarakat. Selain melalui reses di daerah pemilihan (dapil), anggota dewan juga menjalankan dialog publik serta kegiatan pengawasan pemerintahan yang dapat dilakukan lintas wilayah di Jawa Barat.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Ada beberapa kegiatan anggota dewan yang difasilitasi Setwan, salah satunya pengawasan pemerintahan yang bisa dilakukan di luar dapil asal, seperti di Bekasi atau Sukabumi,” ujarnya.
Ia turut menyoroti sejumlah program pemerintah pusat yang tengah berjalan di Jawa Barat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Daerah Merah Putih. Meski dinilai memberikan dampak positif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan evaluasi berkelanjutan.
Terkait arah pembangunan, Iswara menegaskan bahwa prioritas pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 masih difokuskan pada sektor infrastruktur dasar. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga penerangan jalan umum, serta penguatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan gubernur dan DPRD masih sama, yakni menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama,” tegas politisi senior dari Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, DPRD Jawa Barat juga merencanakan peningkatan alokasi anggaran bagi desa pada tahun 2027. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan jalan desa, bantuan posyandu, serta pemberian insentif bagi para kader.
“Kami ingin desa tidak terlalu terbebani di tengah pengurangan anggaran yang terjadi saat ini,” tambahnya.
Menanggapi dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Iswara meluruskan isu terkait tiga kali pergeseran anggaran. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menangani dampak sosial penutupan izin tambang di Kabupaten Bogor, menyelesaikan tunda bayar kepada pihak ketiga sebesar Rp621 miliar, serta mengantisipasi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Ia juga menyinggung wacana pinjaman daerah yang disebut sebagai opsi terakhir atau contingency plan apabila target pendapatan tidak tercapai. Menurutnya, rencana pinjaman melalui skema sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Bank BJB masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan secara final.
Di akhir kegiatan, Iswara menyampaikan apresiasi atas peluncuran portal jurnalishukumbandung.com. Ia berharap media tersebut mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
“Kehadiran media yang kredibel sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan faktual,” pungkasnya. (***)
