BANDUNG | REALITAJABAR – Jawa Barat dikenal sebagai provinsi dengan dinamika ekonomi yang terus bergerak. Di balik hiruk-pikuk aktivitas warganya, terdapat hampir 40 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan dan pendorong pendapatan daerah. Namun, tak semua BUMD itu mampu menunjukkan performa terbaiknya. Sebagian masih tertatih, sebagian lain berjalan tanpa kontribusi berarti, dan ada pula yang perlu dikaji ulang arah bisnisnya.
Kondisi inilah yang menarik perhatian Ahmad Faisal Hermawan, Anggota DPRD Jawa Barat. Menurutnya gagasan yang cukup berani, menggabungkan beberapa BUMD berdasarkan sektor usaha, terutama sektor pangan dan energi dua bidang yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar upaya merampingkan jumlah BUMD, melainkan cara untuk menata ulang kekuatan ekonomi daerah. “Kita ingin pengelolaan yang lebih efisien dan fokus. Dengan konsolidasi, kita bisa mendorong BUMD bekerja lebih efektif, tanpa tumpang tindih program,” ujarnya.
Ahmad Faisal menggambarkan kondisi BUMD saat ini seperti pemain dalam satu tim, tetapi tidak semuanya memahami peran masing-masing. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan ada pula yang justru menguras energi tanpa hasil. Karena itu, konsep penggabungan dipandang sebagai strategi untuk menciptakan pemain-pemain yang lebih solid dan mampu menghasilkan kontribusi nyata bagi PAD.
Namun DPRD tidak berhenti pada wacana. Lembaga legislatif itu berkomitmen mengawal setiap proses penataan agar berjalan transparan, akuntabel, dan terbuka bagi publik. Harapannya, masyarakat bisa melihat bahwa pembenahan ini bukan semata soal efisiensi birokrasi, tetapi upaya jangka panjang untuk memastikan bahwa uang daerah dikelola dengan lebih tepat.
Pada akhirnya, masa depan BUMD Jawa Barat bergantung pada keberanian mengambil keputusan besar. Konsolidasi mungkin bukan jalan yang mudah, tetapi bisa menjadi pintu bagi lahirnya BUMD-BUMD yang lebih kuat, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Jawa Barat. Sebab pada sektor-sektor vital seperti pangan dan energi, kinerja perusahaan daerah bukan hanya soal angka, melainkan juga kesejahteraan rakyat. (dt/ig)
