Pemerintahan

Wali Kota Cimahi Hadiri Rakornas Nasional Penyelarasan Pembangunan

×

Wali Kota Cimahi Hadiri Rakornas Nasional Penyelarasan Pembangunan

Sebarkan artikel ini
(dok/ist)

KOTA CIMAHI | REALITAJABAR – Wali Kota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana bersama Wakil Wali Kota Cimahi Adhitya Yudhistira menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas yang merupakan agenda tahunan tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Forum ini menjadi wadah strategis koordinasi langsung antara Presiden, jajaran kabinet, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam rangka menyelaraskan visi dan arah pembangunan nasional.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah guna memastikan kesinambungan serta efektivitas pelaksanaan pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan Rakornas diikuti oleh sebanyak 4.453 peserta yang terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, jajaran menteri kabinet, kepala daerah, pimpinan DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta unsur terkait lainnya dari seluruh Indonesia.

Sebagai rangkaian kegiatan, panitia menayangkan video bertajuk “Indonesia Berdikari” yang menggambarkan berbagai kebijakan strategis, capaian pembangunan, serta arah program prioritas nasional. Tayangan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran Pemerintah Kota Cimahi, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Selain Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Rakornas tersebut juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Banu Laksmana bersama unsur Forkopimda Kota Cimahi. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya, khususnya dalam mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan selaras, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (teddy/dbs)