BANDUNG | REALITAJABAR – Pimpinan rombongan audiensi Masyarakat Sipil Jawa Barat, Andri P. Kantaprawira, S.IP., M.M., menyampaikan klarifikasi resmi terkait polemik penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat.
Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat balasan atas permintaan penjelasan Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, melalui surat bernomor 3423/PR.0101/DPRD tertanggal 12 November 2026.
Dalam keterangannya, Andri menegaskan bahwa aksi penurunan foto Gibran yang terjadi setelah audiensi sekitar 30 tokoh masyarakat sipil dengan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan, Kamis (12/11/2026), bukan merupakan tindakan yang direncanakan oleh rombongan.
Menurut Andri, audiensi yang berlangsung pukul 14.00 hingga 15.30 WIB tersebut memiliki agenda resmi berupa penyerahan pernyataan sikap yang didukung 76 tokoh masyarakat sipil melalui perwakilan Paskah Irianto dan kawan-kawan.
Selain itu, rombongan juga menyerahkan figura foto secara simbolis melalui Dr. Dra. Hj. Eni Sumarni, M.Kes., dan rekan-rekannya kepada Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan.
Andri menjelaskan, penurunan foto yang terpasang di ruang Banggar justru terjadi setelah agenda audiensi selesai, tepatnya ketika peserta mengikuti sesi foto bersama.
“Penurunan figura foto yang terpasang di ruang Banggar terjadi saat sesi foto bersama setelah acara resmi ditutup. Peserta di barisan belakang secara spontan menurunkannya untuk dijadikan properti foto. Jadi, itu murni tindakan spontan personal, bukan desain rombongan,” jelas Andri, merujuk pada rekaman video liputan yang beredar.
Ia juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan fasilitasi maupun sikap kelembagaan DPRD Jawa Barat.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan pernyataan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa kepada media sesaat setelah kejadian. Buky menegaskan bahwa penurunan foto resmi pimpinan negara di lingkungan gedung DPRD tetap harus mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah pusat.
Andri Sampaikan Permohonan Maaf
Lebih lanjut, dalam surat klarifikasinya, pihak Masyarakat Sipil Jawa Barat menyebut tindakan spontan yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIB tersebut merupakan bentuk ekspresi emosional peserta dan bukan bagian dari agenda resmi audiensi.
Andri juga menyampaikan bahwa tindakan tersebut didasari pandangan dan penafsiran pihaknya terhadap informasi mengenai dugaan penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari yang sama, sekitar pukul 11.00 WIB.
Atas dasar informasi tersebut, pihak Masyarakat Sipil Jawa Barat memiliki penafsiran tersendiri mengenai status Gibran pada saat peristiwa berlangsung. Namun, klaim mengenai pengunduran diri tersebut tetap memerlukan konfirmasi dari lembaga berwenang.
Menutup klarifikasinya, Andri menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan serta beragamnya persepsi publik akibat peristiwa tersebut.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD Jawa Barat yang telah menerima rombongan audiensi dan memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Klarifikasi tersebut diharapkan dapat meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus mempertegas bahwa aksi penurunan foto tersebut, menurut penjelasan Andri, merupakan tindakan spontan individu setelah agenda resmi audiensi berakhir. (dt/)
