BANDUNG | REALITAJABAR — Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, mendukung langkah pemerintah dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dukungan tersebut disampaikan Buky menanggapi berbagai masukan masyarakat terkait implementasi sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih.
Menurut Buky, kritik, temuan, dan kendala yang muncul selama pelaksanaan program seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan tata kelola program, bukan menjadi alasan untuk menghentikannya.
“Pada prinsipnya saya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai catatan dan kendala, maka yang perlu dilakukan adalah evaluasi serta penyempurnaan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas, efektif, dan tepat sasaran,” kata Buky, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola program yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan standar operasional, mekanisme pelaksanaan, dan sistem pengawasan berjalan sesuai tujuan program.
Buky mengatakan kebijakan publik yang baik harus terbuka terhadap berbagai masukan dan mampu beradaptasi dengan dinamika di lapangan. Karena itu, aspirasi masyarakat dinilai penting dalam proses penyempurnaan kebijakan.
“Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa setiap masukan dan aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan sehingga program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi mengawal pelaksanaan program pembangunan melalui masukan yang konstruktif.
Menurut Buky, kritik, masukan, dan pengawasan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan selama ditujukan untuk memperkuat kualitas kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya demi kepentingan masyarakat luas.(dbs)
